Hal tersebut disampaikan oleh Ketua  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Anggreni Najamuddin, ST., MT., pada saat membuka secara resmi membuka pelatihan manajemen pencatatan dan pelaporan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sumbawa.

Pelatihan yang digelar di Hotel Dewi Sumbawa Besar pada Jum'at, 18 Oktober 2024 tersebut diselenggarakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dan dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas P2KBP3A, Perwakilan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Sumbawa, pengurus Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Tim Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat, serta perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepolisian.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas P2KBP3A, I Ketut Sumadiarta, SH, menyampaikan bahwa kegiatan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kab. Sumbawa. Beliau juga menyampaikan bahwa pelatihan tersebut akan di hadiri oleh beberapa narasumber, antara lain Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa dan Kapolres Sumbawa.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ny. Anggreni Najamuddin, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Ia memberikan apresiasi atas langkah-langkah proaktif pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam menyediakan layanan yang lebih responsif dan efektif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan.

"Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu atau keluarga, tapi juga masalah sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini, saya berharap kita dapat meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan dengan lebih baik, serta memastikan adanya pelaporan yang akurat dan penanganan yang tepat," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ny. Anggreni Najamuddin juga menyampaikan bahwa terdapat penurunan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 17 kasus kekerasan, dan pada tahun 2023 angka tersebut turun menjadi 10 kasus. Meski penurunan ini menunjukkan kemajuan, ia mengingatkan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan seluruh realitas karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

"Penurunan ini merupakan langkah positif, namun kita tidak boleh lengah. Masih banyak korban yang enggan melapor karena rasa takut, stigma sosial, atau kurangnya dukungan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan," tegasnya.

Selanjutnya, ia juga memaparkan rincian kekerasan yang terjadi pada tahun 2023, yang terdiri dari 6 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 1 kasus pemerkosaan, 2 kasus perzinaan, dan 1 kasus prostitusi. Kasus-kasus ini seringkali tersembunyi dan baru terungkap setelah korban mengalami dampak buruk.

"Dengan pelatihan ini, kita berharap para peserta, baik dari kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, maupun instansi terkait, dapat menangani berbagai kasus kekerasan dengan lebih profesional dan tepat waktu," tambahnya.

Terakhir, Ny. Anggreni Najamuddin kembali  menekankan bahwa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan guna mencegah kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, pelatihan ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam menangani dan melaporkan kasus-kasus kekerasan. Diharapkan, melalui pelatihan ini dapat dihasilkan langkah-langkah konkret dalam melindungi perempuan di Sumbawa dan memastikan hak-hak mereka tetap terjaga.

"Kita harus bergerak bersama. Edukasi terkait pentingnya melaporkan kasus kekerasan perlu ditingkatkan, baik melalui media, sosialisasi langsung, maupun program-program PKK di desa-desa. Hanya dengan begitu kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan di Sumbawa," ujarnya.